Menteri Agraria dan Tata Ruang(ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional(BPN), Ferry Mursyidan Baldan mengatakan bahwa lahirnya Kementerian ATR/BPN dimaksud untuk mengintregasikan aspek tanah dan aspek penataan ruang.

“Tanah dengan status legalnya yang selama ini menjadi domain kewenangannya BPN tidak boleh dipahami sebagai hak ekslusif, hak yang bisa suka-suka atas dasar kepemilikan tanah itu,” ujar Ferry kepada para peserta Rapat koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang Tahun 2015 di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Senin (31/08).

Rapat koordinasi yang dilaksanakan mulai tanggal 31 Agustus s/d 02 September 2015 tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan dalam konteks penataan ruang menginginkan sesuatu yang melekat pada fungsi-fungsi tanah. “Kita ada tantangan soal penataan ruang pada substansi kemanfaatan status legal dari sebuah tanah, misalnya mengatasi kekumuhan pemukiman,” tegasnya.

Pada akhir sambutannya Ferry mengatakan bahwa jajaran Kementerian ATR/BPN harus mengubah mindset terhadap tata ruang. Jika dimasa lalu hanya dengan melihat status legal kepemilikan tanah, dimana masyarakat bisa mengubah peruntukannya sesuka hati maka hal tersebut tidak bisa dilakukan pada saat ini, karena adanya kawasan tata ruang.

Sebelumnya Kepala Bagian Program Direktorat Jenderal Tata Ruang Agus Sutanto, S.T.  dalam laporannya mengatakan bahwa rapat koordinasi ini adalah hasil kerjasama antara  Dirjen Tata Ruang dengan Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. “Rapat korordinasi ini merupakan salah satu upaya yang di lakukan untuk menyamakan presepsi terkait dengan pelaksanaan tugas dekonsentrasi bidang penataan ruang,” ujarnya.

Agus juga menambahkan, tujuan kegiatan tersebut adalah agar seluruh pihak dapat memiliki kesamaan pandang dalam pencapaian sasaran kinerja melalui tugas dekonsentrasi. “tugas dekonsentrasi pada dasarnya adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah,” jelasnya.

 sumber : http://www.bpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/lahirnya-kementerian-atrbpn-dimaksud-untuk-mengintregasikan-aspek-tanah-dan-penataan-ruang-59861

Dalam rangka menyambut hari Kemerdekaan Indonesia ke-70 tahun yang mengangkat tema “Ayo Kerja”, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) meluncurkan Inovasi Pelayanan Pertanahan 70 -70.

Peluncuran Inovasi Pelayanan Pertanahan 70 – 70 dilakukan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan, di Aula Prona Lantai VII Gedung Kementerian ATR/BPN, Senin (10/08). Hadir pada kesempatan tersebut Plt. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia, 33 Kepala Kantor Pertanahan yang berada di Ibukota Provinsi dan 38 Kantor Pertanahan yang memiliki volume pelayanan yang tinggi.

Dalam sambutannya Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa tujuan diluncurkannya Pelayanan Pertanahan 70-70 adalah untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dalam memperoleh tujuh jenis pelayanan utama pertanahan. “Angka 70 adalah durasi waktu pelayanan pertanahan yang kita berikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Sesuai dengan Surat Edaran No. 13/SE/VIII/2015 tentang “Layanan Pertanahan 70 – 70”, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Seluruh Indonesia diinstruksikan untuk memilih jenis dan jangka waktu layanan sesuai dengan kondisi Kantor Pertanahan yang bersangkutan, yang meliputi:
1. Pengecekan Sertipikat dengan jangka waktu pelayanan: 7 menit, 17 menit, 70 menit atau 7 jam;
2. Penghapusan Hak Tanggungan(Roya) dengan jangka waktu pelayanan: 7 menit, 17 menit, 70 menit atau 7 jam;
3. Peningkatan Hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) keHak Milik (HM) dengan jangka waktu pelayanan: 7 jam, 17 jam atau 70 jam;
4. Peralihan Hak karena Jual Beli dengan jangka waktu pelayanan: 70 atau 90 jam;
5. Hak Tanggungan dengan jangka waktu pelayanan: 7 hari kerja;
6. Pemisahan/ Pemecahan dengan jangka waktu pelayanan: 17 atau 27 hari kerja;
7. Pendaftaran Sertipikat Pertama Kali dengan jangka waktu pelayanan:
    a. 45 atau 70 hari kerja berasal dari tanah negara;
    b. 70 atau 90 hari kerja berasal dari bekas milik adat.

Ferry memberikan pilihan kepada 71 Kepala Kantor Pertanahan yang hadir untuk memlih jenis pelayanan utama pertanahan yang disanggupinya. Ia sangat bersyukur apabila Kepala Kantor Pertanahan sanggup memberikan tujuh jenis pelayanan utama pertanahan. “Apabila hanya menyanggupi empat jenis pelayanan juga tidak apa-apa, akan tetapi jika dari tujuh jenis pelayanan Kepala Kantor Pertanahan tidak memilih satu pun maka yang bisa saya lakukan hanya dua yaitu Kepala Kantor Pertanahannya diganti atau Kantornya ditutup,” tegasnya.

Pada bagian lain sambutannya Ferry mengatakan bahwa belum lama ini ia telah menerbitkan instruksi tentang penyediaan tanah/lahan bagi peternakan. Menurutnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kementerian ATR/BPN janganlah bersifat pasif. Kementerian ini harus aktif dan agresif sehingga punya sensitivitas. “Jika melihat ada Hak Guna Usaha yang lahannya diterlantarkan dan terletak di wilayah sentra peternakan, langsung blokir saja. Kemudian, kita buat program pemberdayaan di sana dalam bentuk penyediaan rumput untuk pakan ternak,” katanya memberi contoh.

 Download SE Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ka BPN Nomor 13/SE/VIII/2015

  Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan menyerahkan sertipikat kepada 380 warga Masyarakat Adat Kearifan Lokal Suku Tengger, yang tersebar di tiga desa yaitu Desa Ngadisari, Desa Ngadaan dan Desa Wonokerto Kabupaten Probolinggo, di Pendopo Agung Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo! Kamis (9/7).

Hadir pada kesempatan tersebut para pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asisten I Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bupati Probolinggo, Walikota Probolinggo, Bupati Gresik dan Jajaran Kepala Kantor Pertanahan Se-Provinsi Jawa Timur.

Pada kesempatan tersebut Menteri ATR/Kepala BPN juga menyerahkan sertipikat hasil Proyek Nasional Agraria (PRONA) Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo sebanyak 3.241 sertipikat yang diwakili 20 orang perwakilan masyarakat penerima sertipikat, setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa kemudian juga menyaksikan penandatanganan program akses reform antara Bank Rakyat Indonesia dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan.

Dalam sambutannya Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, sertipikat yang diserahkan kepada Masyarakat Adat Tengger adalah bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat. "Sertipikat ini tidak dapat diperjualbelikan, kecuali ke sesama Masyarakat Adat Suku Tengger," tegasnya.

Lebih jauh Ferry mengungkapkan, perlindungan dan pengakuan Negara terhadap hak atas tanah Masyarakat Adat ini telah dituangkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapa Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada di Kawasan Tertentu. "Peraturan tersebut selain untuk melindungi Masyarakat Adat juga merupakan upaya prefentif yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam rangka mencegah terjadinya sengketa pertanahan," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dalam sambutanya memastikan bahwa sertipikat tanah Masyarakat Adat Suku Tengger yang diserahkan akan dimanfaatkan Masyarakat Suku Tengger dengan sebaik-baiknya, terutama dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pariwisata. "Saya pastikan Masyarakat Adat Tengger akan memanfaatkan sertipikat tanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Tidak ada penjualan kepada pihak luar di luar Masyarakat Adat Tengger, karena Masyarakat Adat Tengger melalui Perdes Nomor 2 Tahun 2015 telah mengatur Masyarakat Adatnya sendiri untuk menjaga dan melestarikan tanah adat mereka dengan tidak menjual kepada pihak luar," jelasny

 

Untuk mencegah terjadinya sertipikat ganda maka sertipikat hak atas tanah akan dilengkapi dengan foto pemiliknya. Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan, saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Jum’at (13/3).

“Dengan memakai foto, dapat membantu kita mengidentifikasi apakah sertipikat itu palsu atau tidak,” jelas Ferry.
Untuk merealisasikan gagasan tersebut, pada saat ini jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sedang menyiapkan aturan mengenai sertipikat hak atas tanah yang dilengkapi dengan foto pemiliknya. Selain itu, jumlah lembaran sertipikat hak atas tanah juga akan disederhanakan menjadi satu lembar saja.

Dalam kesempatan tersebut Ferry juga menyampaikan gagasan tentang penyederhanaan jenis hak atas tanah. “Untuk menyederhanakan kerumitan pelayanan pertanahan, nantinya hanya akan ada Hak Milik dan Hak Pakai. Ini semua bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan untuk masyarakat,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Ferry juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan memberikan hak komunal kepada masyarakat adat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sengketa pertanahan, jelasnya. 

Mengenai Hak Guna Usaha (HGU), Ferry mengatakan bahwa jika sifatnya perpanjangan, maka 2 tahun sebelum berakhir harus sudah mengajukan perpanjangannya sehingga dapat diputuskan Hak ini apakah dapat diperpanjang atau tidak. “Ini bertujuan agar seluruh pengusaha yang memiliki HGU tidak merasa diusir,” ujarnya.

Terkait dengan struktur organisasi Kementerian ATR/BPN, Ferry mengatakan bahwa pada saat ini telah terbit dua Peraturan Presiden (Perpres), yaitu Perpres Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Perpres Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. “Berdasarkan Perpres tersebut, kita akan memiliki tujuh Direktorat Jenderal. Harapan saya, nanti ada satu orang wanita untuk posisi Dirjen,” kata Ferry.

Menyinggung tentang mutasi pegawai, Ferry menyebutkan bahwa mutasi bukan merupakan bentuk hukuman. Baginya mutasi itu berbeda dengan hukuman. “Hukuman tidak bisa secara asal diberikan,” tegasnya. 

Ferry mencontohkan, jika seorang pejabat melakukan pelanggaran berat maka bisa saja diberikan hukuman dengan cara menonjobkan pegawai yang bersangkutan. Namun untuk menjatuhkan hukuman itu, dia akan mencari dulu bukti bukti yang valid mengenai kesalahan pegawai yang bersangkutan. “Saya tidak ingin salah memberi hukuman kepada pegawai saya,” jelas Ferry.

sumber :  http://www.bpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/untuk-cegah-sertipikat-ganda-sertipikat-hak-atas-tanah-akan-dilengkapi-foto-57610

Istilah balik nama kerap membingungkan, karena sebagian orang masih memiliki  tanda tanya dalam tata cara memprosesnya. Apakah cukup hanya mengantongi  kuitansi lunas pembayaran atas sebidang kavling yang telah Anda beli untuk melegalkan status hukum kepemilikan atas lahan yang sudah dibeli? Pastinya tidak sesederhana itu! Anda butuh melakukan tahap selanjutnya dalam proses balik nama untuk melegalkan pemindahtanganan kepemilikan kavling dari si penjual kepada Anda, selaku pembeli.

Untuk  memandu Anda dalam proses tersebut, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Berikut panduannya: